Padang--Semua fraksi-fraksi atau Tujuh Fraksi DPRD Sumbar menyampaikan pandangan umum fraksi terkait Ranperda APBD Tahun 2023. Hal tersebut dilakukan setelah Gubernur Sumabar menyampaikan Pengantar Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Senin (31/10/2022) lalu.Dalam pengantar yang disampaikan oleh Gubernur tersebut, proyeksi pendapatan daerah yang diusulkan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.264.045.360.018,- belanja daerah sebesar Rp. 6.544.045.369.018,- dan pembiayaan daerah sebesar Rp. 300.000.000.000,-.
Sesuai dengan tahapan pembahasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib DPRD, Fraksi-Fraksi akan memberikan pula Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2023 tersebut.
Fraksi-Fraksi telah mendalami muatan Ranperda tentang APBD Tahun 2023, mengidentifikasi semua permasalahan dalam pembangunan daerah, serta memperhatikan regulasi yang terkait dengan pembentukan APBD, yang digunakan dalam penyusunan Pandangan Umum Fraksi.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar juga memberikan beberapa kondisi yang terdapat dalam Ranperda APBD Tahun 2023 yang juga dapat nanti menjadi pedoman bagi Fraksi untuk penajaman Pandangan Umum Fraksinya antaranya:Pertama, Kebijakan anggaran, program dan kegiatan yang diusulkan dalam Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, masih perlu dipertajam dan diselaraskan dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023.
Kedua, Proyeksi pendapatan terutama pendapatan transfer yang diusulkan dalam Ranperda APBD Tahun 2023, masih belum disesuaikan dengan alokasi TKDD yang diterima pada tahun 2023.
Diawali oleh fraksi Gerindra melalui jubirnya mengatakan Fraksi Partai Gerindra sungguh mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan selama ini, terutama berkaitan dengan relaksasi pajak kendaraan bermotor, yang pada gilirannya memberi pengaruh signifikan pada kenaikan pendapatan daerah kali ini."Namun tentu saja, kami berkeyakinan ini bisa ditingkatkan lagi di masa mendatang. Masih banyak potensi dan sumber-sumber pendapatan yang perlu jadi perhatian untuk digali lagi. Lagi pula, proyeksi pendapatan daerah yang dituangkan dalam RAPBD tahun 2023 ini masih kalah jauh dibanding yang telah dituangkan dalam RPJMD, di mana angkanya pada tahun 2023 dituliskan Rp 7,067 Triliun. Kami mohon, sumber-sumber pendapatan tersebut menjadi perhatian serius," ujarnya.
Terkait Pendapatan Transfer Daerah, terutama DAK Fisik yang merupakan anggaran pembangunan fisik yang dibiayai menggunakan APBN, angkanya tidak menggairahkan selama 3 tahun belakangan. Pada APBD tahun anggaran 2023 ini diproyeksikan angkanya Rp 279,978 Miliar, bertahan atau sama dengan angka di tahun sebelumnya.
"Fraksi Partai Gerindra sungguh kecewa berat dan sangat menyayangkan, karena belum ada upaya maksimal dari Saudara Gubernur dan Saudara Wakil Gubernur untuk menarik dana pusat dengan maksimal. Fraksi Gerindra meminta dan mendesak Sdr Gubernur agar lebih serius dan sungguh sungguh melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran anggaran APBN untuk membiayai pembangunan strategis daerah."
"Ketika Provinsi lain di Indonesia mampu manggaet APBN dengan nilai triliun rupiah, Sumbar hanya mampu menggaet dana sebesar Rp279 Miliar lebih. Mohon penjelasan dari Saudara Gubernur," jelasnya.Kemudian, fraksi PKS melalui juru bicaranya meminta Pemprov Sumbar memperhatikan dampak dari pandemi Covid 19.
Editor : Adrian Tuswandi, SH
