“Walau situasi kondisi masyarakat mulai membaik, diharapkan Pemda tetap memberikan perhatian terhadap pandemi Covid dan meningkatkan Standar Pelayanan Minimal sesuai amanat UU no 23 tahun 2014 dan Perda no 2 tahun 2018,” kata jubir fraksi PKS.
Fraksi PKS juga mempertanyakan terkait alokasi dana untuk peningkatan produktivitas sektor strategis seperti disektor Pertanian, sektor Industri Pengolahan dan Sektor Akomodasi makan dan minum.
Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan pandangan umum fraksinya. Peningkatan Produktivitas melalui sektor strategis daerah yang juga merupakan bagian dari kebijakan pemulihan ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi struktur ekonomi dan potensi ekonomi di Sumatera Barat di arahkan pada sektor pertanian, industri pengolahan, sektor akomodasi dan makan minum (Pariwisata)."Apakah pemerintah sudah mempersiapkan strategi untuk memfokuskan dan memaksimalkan penyerapan anggaran pada tiga sektor tersebut agar bisa mencapai target proyeksi atau bahkan bisa melebihi target proyeksi, tentunya tanpa mengabaikan program pembangunan lainya," jelasnya.
Lalu, estimasi pendapatan daerah pada rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.6,264 Triliun atau mengalami peningkatan sebesar 5,7 % dari tahun 2022 sebesar Rp.5,924. Triliun, pendapatan tersebut terdiri dari: PAD (Rp.2,990 Triliun), Pendapatan Transfer (Rp. 3,252 Triliun), Pendapatan daerah yang sah (Rp.21,645 Miliar).
Sementara proyeksi belanja daerah dalam rancangan APBD tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.6,544 Triliun yang mengalami peningkatan sebesar Rp, 339,764 Miliar atau naik 5,48% dari tahun sebelumnya sebesar Rp.6,204 Triliun.
"Kami dari Fraksi Demokrat Tentunya meminta kepada Pemerintahan daerah mengawasi dan mengatur agar penggunaan pendapatan daerah bisa berbanding lurus dan sejalan dengan proyeksi belanja daerah agar pembangunan dan pemulihan ekonomi terealiasaikan dengan baik serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"ungkap jubirnya.
Fraksi PAN menyorot isu kesehatan dimana terjadi wabah gangguan ginjal akut di Sumatera Barat. Dari 300 kasus kita berada diposisi ke 4 se Indobesia sejak Agustus 2022 sudah 28 kasus yang sudah terjadi dimana angka kematian mencapai 13 orang, 7 dinyatakan sembuh dan 8 orang masih dalam perawatan intensif, hal ini disebakan oleh karena pemakaian obata-obatan sediaan sirop.“Untuk itu mohon penjelasan Gubernur terhadap obat-obat yang beredar di Toko Obat dan Apotek, terhadap penanganan pasien yang dirawat di Rumah Sakit M. Jamil, serta biaya pengobatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” kata jubir fraksi PAN.
Kemudian Fraksi Golkar juga menyorot Kondisi hari ini sedang viralnya isu tentag gagal ginjal akut bagi anak yang melanda Negara kita dan tak luput juga Provinsi Sumatera Barat. Untuk mencegah jangan merebaknya kasus tersebut di Provinsi Sumatera Barat apa kebijakan yang bersifat Preventif yang yang telah diambil oleh Gubernurdan apakah sudah ada dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 kegiatan yang bersifat Preventif.
"Kami dari Fraksi Partai GOLKAR memahami bahwa Pemerintah Pusat memang belum mengumumkan Gagal Ginjal Akut Bagi Anak termasuk kedalam Kejadian Luar Biasa (KLB), tetapi kita di Provinsi Sumatera Barat hendaknya harus cepat tanggap untuk mencegah merebaknya kasus ini," terangnya.Fraksi PPP – Nasdem mengatakan saat ini terjadi kelangkaan pupuk subsidi di beberapa daerah di Sumatera Barat, dan yang lebih memberatkan masyarakat sekarang adalah tingkah laku Distributor pupuk terhadap kios pengecer yang diharuskan mengambil pupuk non subsidi yang akan dijual kepada kelompok/ masyarakat berekonomi rendah.
Editor : Adrian Tuswandi, SH
