Padang, - Ombudsman Republik Indonesia (RI) kembali merilis hasil penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah pada Kamis, (14/11/2024).
Penilaian ini mencakup 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 416 pemerintah kabupaten.
Menurut Ombudsman, penilaian tidak hanya menitikberatkan pada ketersediaan standar pelayanan dan persepsi maladministrasi, tetapi juga mencakup kompetensi pelaksana layanan, kualitas sarana-prasarana, serta pengelolaan pengaduan dan pengawasan.
Di Sumatera Barat, Ombudsman menilai pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, 19 Pemerintah Kabupaten/Kota, 19 Kantor Pertanahan, dan 19 Polres/ta.
Adel Wahidi, Pj. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat, menjelaskan bahwa ruang lingkup pelayanan publik berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 terbagi menjadi layanan administrasi, barang, dan jasa.
“Dalam penilaian kepatuhan ini, kami menilai layanan administrasi seperti yang disediakan oleh Dinas PTSP, Dinas Capil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Selain itu, layanan jasa di Puskesmas dan RSUD juga menjadi bagian dari evaluasi,” ujar Adel.Hasil penilaian dibagi menjadi empat kategori:
- Kualitas tertinggi (zona hijau, kategori A, nilai 88-100)
- Kualitas tinggi (zona hijau, kategori B, nilai 78-87,99)
- Kualitas sedang (zona kuning, kategori C, nilai 54-77,79)
- Kualitas rendah (zona merah, nilai 32-53,99)
Pada tingkat provinsi, Sumatera Barat meraih predikat kualitas tertinggi dengan nilai 91,65.
Namun, secara nasional, peringkatnya turun dari posisi 7 pada 2023 menjadi posisi 17 pada 2024.
Hasil penilaian untuk tingkat pemerintah daerah di Sumatera Barat menunjukkan capaian yang luar biasa.
Editor : Redaksi
