Ia juga menyoroti rendahnya kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional saat ini, yang hanya mencapai 13,93 persen.
Angka ini masih jauh dari target 23 persen pada tahun 2025 sesuai Kebijakan Energi Nasional.
Nevi mendukung rencana pemerintah untuk merevisi target menjadi lebih realistis, yakni antara 17-19 persen pada 2025.
Menurutnya, langkah ini merupakan upaya yang masuk akal dalam menghadapi tantangan di sektor energi.
Salah satu aspek krusial yang diangkat Nevi adalah perlunya pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EB-ET).
RUU ini sempat tertunda pada periode sebelumnya karena beberapa pasal kontroversial.
“Jika ada pasal-pasal yang menjadi hambatan, RUU tersebut seharusnya dapat dilanjutkan dengan revisi. Regulasi ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan energi hijau di Indonesia,” tegasnya.Konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan dukungan regulasi yang komprehensif diyakini sebagai kunci utama untuk mempercepat transisi energi.
Nevi menutup pernyataannya dengan harapan besar terhadap komitmen pemerintah dalam memprioritaskan pengembangan energi terbarukan.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin global dalam sektor energi hijau. Mari kita wujudkan visi ini dengan kerja sama semua pihak,” tutupnya. (***)
Editor : MS
