AGAM--Peraturan daerah (Perda) tentang Perhutanan Sosial menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim pada wilayah tersebut, "tentunya" dengan kemudahan akses perizinan pengelolaan yang berada di pemerintah provinsi.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Ridwan Dt. Tumbijo saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial, Minggu (1/12).
Sosialisasi tersebut melibatkan Walinagari, Tokoh Adat dan Masyarakat sebanyak 200 orang di Kenagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Dikatakannya, Perda Perhutanan Sosial diharapkan bisa menjadi solusi terhadap permasalahan kehutanan yang terjadi di tengah masyarakat, tentunya dengan muatan yang terkandung dalam Perda yang mengemukakan nilai-nilai kearifan lokal.
Dia menyebut ada sembilan ruang lingkup yang menjadi pondasi dalam Perda Perhutanan Sosial, diantaranya. Ruang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pengelolaan Perhutanan Sosial hingga Sanksi terhadap Pelanggaran dalam pengelolaan Perhutanan Sosial.
"Tidak hanya itu, lingkup pendataan Perhutanan Sosial juga menjadi hal yang diatur dalam Perda tersebut," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat yang diwakili oleh Joni Putra juga mengatakan luas Hutan Sumbar sebesarc 2.286.883 hektare atau 54,43 persen dari luas Sumbar.“Dengan luas hutan tersebut yang menjadi kewenangan Pemprov adalah Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebesar 1.521.260 hektare (36,21%) dari luas Sumbar," ungkap Joni Putra.
Joni Putra menambahkan, dengan jumlah nagari desa Sumbar sebanyak 1.159, 950 nagari berada di dalam atau sekitar kawasan hutan.
“dengan kondisi dan keadaan tersebut data BPS tahun 2020 ada 365 Nagari berada didalam atau sekitar hutan Konservatif, 305 nagari berada di dalam atau sekitar Hutan Lindung dan 280 Nagari berada di dalam arau sekitar hutan produksi tutur Joni.
Joni juga mengatakan dengan kondisi Sumbar yang memiliki permasalahan terhadap masyarakat yang berada didalam dan sekitar kawasan hutan tentu pengelolaan Perhutanan Sosial merupakan salah satu solusi terhadap kondisi keadaan saat ini.
Editor : Redaksi
