Bukittinggi, - Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, resmi membuka sekaligus menjadi narasumber dalam Bimtek terkait penyelesaian sengketa informasi untuk masyarakat.
Acara ini digelar pada Kamis (12/12/2024) di Aula Balaikota Bukittinggi dan dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk perwakilan dinas, awak media, serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Muhidi menekankan bahwa kesadaran akan keterbukaan informasi menjadi salah satu fondasi utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
"Kolaborasi antara pemerintah daerah, Komisi Informasi, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga nilai-nilai integritas. Saya berharap Bimtek ini dapat memberikan dampak nyata dalam menciptakan pemerintahan yang lebih berintegritas," ujarnya.
Muhidi juga menjelaskan bahwa karakteristik masyarakat yang maju ditandai dengan tingkat kesadaran tinggi terhadap keterbukaan informasi.
Dengan kegiatan ini, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penyelesaian sengketa informasi. Tidak hanya itu, ia menegaskan bahwa PPID harus memastikan bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud dengan baik."Dengan regulasi yang mendukung, seperti Perda terkait keterbukaan informasi, kebutuhan masyarakat akan informasi bisa terpenuhi secara maksimal," tambahnya.
Muhidi juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam keterbukaan informasi.
Menurutnya, partisipasi ini dapat mendorong terciptanya kebijakan strategis yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap hak informasi mereka.
Editor : Redaksi
