Padang, - Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyambut kunjungan Baleg DPR RI dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 pada Jumat (20/12/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi menyampaikan tiga aspirasi penting yang diharapkan dapat dipertimbangkan dengan serius oleh Pemerintah Pusat.
Mahyeldi menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Baleg DPR RI yang menurutnya memberikan momentum strategis bagi Sumatera Barat.
"Kunjungan ini memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai RUU prioritas yang berpotensi besar mendukung pembangunan sektor ekonomi utama di Sumbar," ungkap Mahyeldi dalam sambutannya di Auditorium Istana Gubernuran.
Pertama, Gubernur Mahyeldi menyoroti dampak dari UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, aturan tersebut menimbulkan sejumlah tantangan serius, seperti ketidaksesuaian tugas akibat fungsionalisasi, penurunan motivasi kerja, serta pembengkakan anggaran pegawai."Kami berharap, revisi terhadap UU ini dapat mempertimbangkan dampak negatif yang sudah terjadi dan memberikan solusi yang tepat," ujar Mahyeldi.
Kedua, ia menyoroti dampak dari perubahan UU 23/2024 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Mahyeldi menyampaikan bahwa aturan turunan dari undang-undang tersebut membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam mengelola otonomi secara optimal.
"Hal ini seperti kemunduran otonomi daerah. Kami berharap agar dalam revisi, pemerintah daerah diberikan keleluasaan lebih untuk mengelola daerahnya," tegasnya.
Editor : Redaksi
