6. Sumatera Utara: 517 ribu ton atau Rp2,56 triliun
"Provinsi-provinsi tersebut diprioritaskan karena perannya sebagai lumbung pangan nasional. Distribusi akan dimulai 1 Januari 2025 dengan fokus pada keakuratan dan kecepatan," jelas Andi Amran.
Mentan juga menekankan pentingnya pengawasan untuk mencegah penyelewengan.
Pemerintah telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung, guna memastikan transparansi dalam program ini.
“Tidak ada ruang untuk penyimpangan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama keberhasilan program pupuk bersubsidi ini,” tegasnya.
Selain itu, regulasi terkait distribusi telah disederhanakan untuk memastikan petani dapat dengan mudah mendapatkan pupuk yang dibutuhkan tanpa hambatan birokrasi.
Melalui subsidi pupuk, pemerintah berharap petani mampu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen.Hal ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar.
"Pupuk bersubsidi bukan hanya bantuan langsung, tetapi juga investasi untuk masa depan sektor pertanian yang lebih kuat dan mandiri," ujar Mentan.
Dengan total volume subsidi yang meningkat hingga 100% dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah optimis bahwa langkah ini akan berdampak positif pada pencapaian swasembada pangan nasional.
Editor : MS
