Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, pihak pemerintah memastikan keseimbangan antara kepentingan operator dan ketersediaan anggaran.
Direktur Utama Perumda PSM, Alvino Martha, menjelaskan bahwa operator membutuhkan kepastian nilai BOK untuk menutup biaya operasional seperti bahan bakar, perawatan, suku cadang, dan gaji karyawan.
Hingga kini, nilai BOK yang diajukan operator masih dalam tahap pembahasan.
Jika tidak terakomodasi dalam APBD 2025, maka akan diusulkan pada APBD perubahan.
Upaya ini dilakukan dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.Melalui langkah-langkah strategis ini, Pemko Padang dan Perumda PSM berupaya menjaga kelangsungan layanan transportasi publik sekaligus meningkatkan kepuasan pengguna.
Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, diharapkan keberlanjutan operasional Trans Padang semakin optimal. (***)
Editor : MS
