Padang, - Wali Kota Padang, Fadly Amran, memberikan apresiasi atas kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat yang dilaksanakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Senin (28/4/2025).
Acara penting ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat Teddi Guspriadi, serta para camat, lurah, dan sejumlah pemangku adat dari berbagai daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Fadly Amran menekankan bahwa persoalan administrasi, khususnya terkait tanah ulayat Sumbar, sangat krusial.
Oleh karena itu, ia berharap sosialisasi ini mampu memberikan pencerahan luas dan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Melalui sosialisasi ini, kami mengharapkan munculnya kesadaran kolektif akan pentingnya pengelolaan dan pendaftaran tanah ulayat secara resmi," ujar Fadly kepada wartawan.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa selain memberikan sosialisasi, ia juga menyerahkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Hak Pakai, dan Sertifikat Wakaf untuk wilayah Kota Padang dan Kota Pariaman.Menurut Nusron, program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat adat tentang manfaat pendaftaran tanah ulayat, sekaligus menjadi langkah strategis untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dari berbagai potensi konflik.
"Dengan mempercepat sosialisasi tanah ulayat, kami berupaya mengukuhkan eksistensi masyarakat hukum adat sekaligus menjaga warisan budaya yang sangat berharga," jelas Nusron.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh terhadap perlindungan tanah adat.
Melalui program nasional ini, semua pihak diharapkan bersinergi mempercepat proses sertifikat tanah ulayat di seluruh Indonesia.
Editor : Redaksi
