Sementara itu, Asisten III Setda Kabupaten Pasaman, Muhammad Roni, menyampaikan dukungan penuh terhadap program tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa keterlibatan 13 wali nagari merupakan langkah strategis untuk membekali mereka secara langsung tentang prosedur peningkatan layanan.
“Kami berharap kolaborasi ini menjadi awal kebangkitan pelayanan publik nagari yang berkualitas. Dengan meningkatnya kepuasan masyarakat, kesejahteraan juga akan terangkat,” ungkap Roni.
Senada dengan itu, Kabag Organisasi Setda Pasaman, Nina Darmayanti, memberikan apresiasi kepada Ombudsman RI atas inisiatif mendorong tata kelola nagari yang profesional dan bebas maladministrasi.
Ia menilai program ini akan berdampak positif terhadap efektivitas pelayanan.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman, Hasrizal. Menurutnya, evaluasi dari pihak eksternal seperti Ombudsman sangat penting untuk menilai dan memperbaiki sistem layanan publik nagari.Kegiatan inisiasi ini disambut antusias oleh para wali nagari.
Dalam diskusi yang berlangsung, mereka aktif menyampaikan gagasan, tantangan, serta menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan nagari yang bebas dari praktik maladministrasi.
Melalui kesepakatan yang tercapai, seluruh pihak berkomitmen untuk mendukung inisiatif ini sebagai langkah nyata mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, profesional, dan pro rakyat di Kabupaten Pasaman. (***)
Editor : MS
