“Calon murid baru hanya bisa memilih satu sekolah di jalur SMA, sedangkan untuk SMK bisa memilih dua konsentrasi keahlian di satu sekolah, atau satu konsentrasi di dua sekolah berbeda. Ini memberikan fleksibilitas, sekaligus tetap menjaga ketertiban seleksi,” terang Barlius.
Pemprov Sumbar juga memastikan bahwa sekolah yang berada di daerah blank spot jaringan seluler, seperti di Kepulauan Mentawai, tetap bisa mengikuti proses SPMB dengan mekanisme yang disesuaikan. Ini penting agar kebijakan pemerataan pendidikan benar-benar dirasakan di seluruh Sumatera Barat, tanpa terkecuali.
Langkah ini sekaligus mendukung target besar Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy untuk membentuk SDM unggul di seluruh pelosok Sumatera Barat. Pemerataan daya tampung dan sebaran sekolah ini bukan hanya bentuk pelayanan, tapi juga strategi pembangunan jangka panjang untuk menciptakan keadilan sosial melalui pendidikan yang setara dan merata. (adpsb/bud) Editor : MS
