Irman Gusman, Tantangan DOB Renah Indojati Tahap Perubahan Regulasi di DPR RI

Anggota DPD RI Irman Gusman menerima plakat dari Wakil Ketua DPRD Pessel Dani Sopian usai membahas rencana pemekaran DOB Renah Indojati di Painan, Kamis (24/7/2025). (Foto: Ist)
Anggota DPD RI Irman Gusman menerima plakat dari Wakil Ketua DPRD Pessel Dani Sopian usai membahas rencana pemekaran DOB Renah Indojati di Painan, Kamis (24/7/2025). (Foto: Ist)

Painan, - Kunjungan kerja anggota DPD RI Irman Gusman ke Kabupaten Pesisir Selatan membawa sedikit angin segar, pasalnya dalam pertemuan bersama Wakil Ketua DPRD Pessel Dani Sopian, mendukung DOB Kabupaten Renah Indojati. Kamis (24/7/2025). Dengan, tantangan menghadang, terutama pada tahap legislasi di DPR RI.

Seperti diketahui bersama wacana pemekaran Renah Indojati sebenarnya telah muncul sejak 2000.Seluruh persyaratan administrasi bahkan sempat dibahas di DPR RI pada 2012. Namun terkendala moratorium.

Kini wacana tersebut kembali mencuat, hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPRD Pessel Dani Sopian, saat beraduensi dengan Anggota DPD RI Irman Gusman.

Dikatakan Dani Sopian, dukungan penuh atas pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut, yang dinilai sebagai solusi strategis untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan di wilayah terpencil.

"Pemekaran Renah Indojati sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pesisir Selatan 2025–2045," ujarnya.

Politisi Partai Nasional Demokrat jika pemekaran Ranah Indojati murni untuk kepentingan masyarakat. Wilayah selatan Pesisir Selatan selama ini kesulitan akses karena jaraknya jauh dari ibu kota kabupaten.

"Renah Indojati akan mencakup enam kecamatan: Air Pura, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang, dan Silaut " terang Wakil Ketua DPRD Pessel.

Gayung besambut, Anggota DPD RI Irman Gusman menyambut positif inisiatif pemekaran ini. “DOB seperti Renah Indojati akan memperkuat posisi daerah secara sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Sekaligus, untuk memangkas ketimpangan pembangunan dan mendekatkan layanan publik, " tambahnya.

"Tantangan masih menghadang, terutama pada tahap legislasi di DPR RI dan perubahan regulasi terkait pemekaran," ujar Irnam Gusman.

Editor : MS
Banner Ultah Danantara
Bagikan

Berita Terkait
Terkini