Selain itu, pemerintah juga menegaskan dukungan terhadap sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Salah satunya melalui langkah strategis menuju Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa beban finansial yang berat.
Dalam bidang pendidikan, pemerintah akan mengkaji kebutuhan tenaga guru serta memperhatikan keberlanjutan tenaga PPPK sesuai ketentuan yang berlaku
Komitmen terhadap Tata Kelola yang Baik dan Transparan
Menanggapi pandangan fraksi mengenai pentingnya transparansi, Pemkab Padang Pariaman menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan RAPBD dilakukan secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan memperhatikan prinsip akuntabilitas publik.
Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD akan diperkuat agar setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.
“Pemerintah daerah berkomitmen menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memastikan APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Rahmat Hidayat.Harapan Sinergi dan Kolaborasi Pembangunan
Wakil Bupati Rahmat Hidayat juga mengajak seluruh anggota DPRD untuk terus memperkuat sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa kerja sama antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan pembangunan Padang Pariaman yang berkelanjutan.
“Kami berharap dukungan penuh dari DPRD agar pembahasan RAPBD 2026 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat Padang Pariaman,” ujarnya menutup jawaban. (Kominfo)
Editor : MS
