Padang--Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mendorong percepatan penggunaan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera Barat. Dorongan tersebut disampaikan usai ia menyalurkan bantuan kepada pengungsi di SDN 02 Cupak Tangah, Minggu (30/11).
Muhidi menjelaskan bahwa setiap tahun dalam struktur APBD telah dialokasikan anggaran BTT untuk penanganan bencana alam. Dengan ditetapkannya status tanggap darurat oleh pemerintah daerah, anggaran tersebut seharusnya dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
“Setiap tahun APBD memiliki pos BTT untuk penanganan bencana alam. Dengan status tanggap darurat yang sudah ditetapkan, anggaran itu harus bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga. Pada masa tanggap darurat, yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan masyarakat benar-benar terlayani. Pemerintah daerah harus hadir untuk itu,” ujar Muhidi.
Ia menegaskan, percepatan penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak harus menjadi prioritas utama hingga masa tanggap darurat berakhir.Untuk diketahui, berdasarkan data terbaru dari BPBD Sumatera Barat hingga Sabtu malam, dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumbar menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Jumlah korban meninggal dunia tercatat telah mencapai 98 orang, sementara 93 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Selain itu, 17 warga mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan.
Editor : MS
