Tommy Adam, Divisi Penguatan Kelembagaan dan Hukum Lingkungan WALHI Sumatera Barat, menyebut temuan ini sebagai alarm keras bagi pemerintah. Ia menegaskan bahwa kerusakan tersebut bukan persoalan teknis semata.
“Overlay antara peta SK 35 dengan kondisi saat ini menunjukkan secara jelas bahwa lebih dari 129 hektar penyangga kawasan hutan lindung telah dibuka. Ini pelanggaran nyata dan bentuk pengabaian terhadap ekosistem hutan,” ujar Tommy.
Ia menjelaskan bahwa hulu DAS merupakan fondasi keselamatan wilayah. Ketika kawasan lindung rusak, respon alam menjadi tidak terduga.
Air hujan yang biasanya tertahan oleh vegetasi kini mengalir deras ke hilir tanpa kendali, meningkatkan risiko banjir bandang, longsor, hingga pendangkalan sungai.
Masyarakat di Bungus Teluk Kabung dan Pesisir Selatan akan menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya.
“Kerusakan 129 hektar ini bukan angka kecil. Ketika kawasan lindung dibabat, masyarakat hilir akan menanggung bencananya. Erosi meningkat, sungai semakin keruh, jaringan irigasi tersumbat, dan risiko banjir pada musim hujan melonjak tajam. Kerugian ekologis dan sosialnya jauh lebih besar dibanding keuntungan sawit ilegal,” tegas Tommy.
Dampak ekologis lainnya pun tidak terhindarkan. Hutan lindung di Hulu DAS Timbulun menjadi habitat berbagai spesies satwa dan tumbuhan yang menjaga keseimbangan ekosistem.Perusakan habitat mengakibatkan satwa kehilangan ruang hidup sehingga konflik dengan manusia kian meningkat. Keanekaragaman hayati yang menjadi kekayaan Sumatera Barat perlahan terancam hilang.
Masyarakat di sekitar DAS juga berpotensi mengalami kerugian ekonomi besar. Perubahan pola air dapat mengakibatkan gagal panen, kerusakan infrastruktur desa, serta gangguan akses air bersih.
Fungsi ekologis kawasan lindung yang rusak membuat beban sosial dan ekonomi semakin tinggi bagi masyarakat lokal.
Editor : Editor
