Pola Masalah Tata Kelola: Catatan Kritis Ombudsman
Setelah meninjau tiga wilayah terdampak, Ombudsman mencatat beberapa persoalan tata kelola layanan publik yang menghambat efektivitas respons. Di antaranya:
• informasi antar-instansi tidak konsisten
• layanan dasar tidak pulih sesuai kebutuhan waktu darurat
• distribusi bantuan masih bergantung pada helikopter
• jalur darat alternatif belum dikuatkan• perlindungan kelompok rentan belum merata
• perencanaan kontinjensi belum dilaksanakan secara terpadu
Setiap temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola sangat penting agar respons bencana berfungsi cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip Tata Kelola sebagai Fondasi Pemulihan
Ombudsman menegaskan bahwa penanganan bencana bukan hanya soal pengerahan alat berat atau suplai logistik. Tata kelola menjadi landasan utama. Transparansi data kebencanaan, akuntabilitas keputusan, efektivitas tindakan lintas sektor, serta partisipasi publik harus terus dijaga. Pada titik kritis seperti saat ini, warga membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji.
Rekomendasi Ombudsman yang Harus Diprioritaskan Pemerintah
Berdasarkan dialog dengan pemerintah daerah dan warga terdampak, Ombudsman merumuskan beberapa rekomendasi strategis agar proses pemulihan berjalan cepat dan berdampak nyata.
Editor : Editor
