Padang, - Proses penanganan dampak bencana pascabanjir bandang di Kota Padang memasuki babak krusial. DPRD dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang telah sepakat untuk bersinergi, mengawal kebijakan serta penganggaran agar proses pemulihan dapat berjalan optimal.
Namun, di balik komitmen politik tersebut, tantangan nyata di lapangan masih besar, terutama terkait distribusi air bersih dan kerusakan infrastruktur.
Oleh karena itu, solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk akses terhadap bantuan dana pemerintah dan layanan swasta, menjadi sangat penting.
Dalam rapat koordinasi terkini yang dipimpin oleh Ketua DPRD Padang, Muharlion, isu distribusi air bersih menjadi sorotan utama.
Hingga hari ke-17 pascabencana, masih banyak warga di "wilayah merah" yang belum terlayani. Akibatnya, fokus penangananpun diarahkan untuk memindahkan hidran umum ke daerah-daerah yang paling membutuhkan.
Dari Bantuan Darurat Hingga Rekonstruksi Jangka Panjang
Hingga tanggal 12 Desember 2025, telah masuk bantuan dana pemerintah dan berbagai pihak sebesar Rp4,985 miliar.
Dana ini telah dialokasikan untuk kebutuhan mendesak seperti sembako, hunian sementara, dan penyewaan jasa alat berat untuk pembersihan. Meskipun demikian, jumlah ini dinilai belum akan cukup untuk menutup total kerugian infrastruktur yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Di sinilah peran investasi infrastruktur skala besar menjadi kunci untuk pencegahan di masa depan.
Pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada perencanaan jangka panjang.
Editor : Editor
