Dalam kesempatan tersebut, Ara menyampaikan bahwa Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di DKI Jakarta telah diikuti oleh 829 badan publik, menjadikannya jumlah peserta terbanyak secara nasional.
“Ini pencapaian yang patut dibanggakan. Setelah Monev, KI akan memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi tahun berjalan,” ujarnya.
Ara menjelaskan, informasi publik yang wajib dibuka meliputi informasi berkala, informasi setiap saat, serta informasi serta-merta yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundangan.
Sementara itu, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat, Firmanudin, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar kehadiran Komisi Informasi dapat memberikan manfaat nyata dan pencerahan bagi aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan informasi publik.
“Kami memohon dukungan Komisi Informasi dalam pembenahan dan peningkatan pelayanan informasi publik di Jakarta Barat, sesuai Peraturan Komisi Informasi,” ujar Firmanudin.Ia berharap, pada tahun 2026 kepercayaan terhadap Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari Komisi Informasi sebagai lembaga pengawal keterbukaan informasi publik.
Diakhir penutup, KI DKI Jakarta berharap rapat koordinasi ini menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara KI DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam memperkuat PPID, meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan, serta membangun sistem keterbukaan informasi publik yang akuntabel, berkelanjutan, dan dipercaya masyarakat. (***)
Editor : Editor
