LKPJ 2025 Dibahas, DPRD Kota Padang Ungkap Capaian dan Kekurangan Program Pemko

Pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang saat menggelar pembahasan LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2025 di Padang, Selasa (31/3/2026). (Foto: Ist)
Pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang saat menggelar pembahasan LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2025 di Padang, Selasa (31/3/2026). (Foto: Ist)

Padang, - DPRD Kota Padang langsung menguliti kinerja Pemerintah Kota Padang tahun 2025. Melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dewan tidak hanya mengejar angka, tetapi juga memburu dampak nyata program bagi masyarakat.

Langkah ini menjadi sorotan karena evaluasi dilakukan secara intensif selama dua hari, 30–31 Maret 2026. Selain itu, DPRD menghadirkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan setiap program diuji dari berbagai sisi, mulai dari efektivitas hingga kualitas layanan publik.

Suasana rapat pansus DPRD Kota Padang bersama OPD dalam evaluasi kinerja Pemko Padang tahun 2025. (Foto: Ist)
Suasana rapat pansus DPRD Kota Padang bersama OPD dalam evaluasi kinerja Pemko Padang tahun 2025. (Foto: Ist)

Selanjutnya, pembahasan melibatkan sejumlah OPD strategis seperti Inspektorat, BKPSDM, Dinas Dukcapil, DPMPTSP, hingga Kesbangpol. Bahkan, rapat lanjutan turut menghadirkan Satpol PP, jajaran Sekretariat Daerah, serta camat se-Kota Padang. Dengan demikian, evaluasi berjalan komprehensif dan tidak parsial.

Ketua Pansus I, Usmardi Thareb, menegaskan bahwa DPRD tidak lagi terpaku pada serapan anggaran semata. Sebaliknya, DPRD menilai apakah program benar-benar memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Ketua Pansus I Usmardi Thareb memimpin pembahasan LKPJ 2025 yang menyoroti dampak program terhadap masyarakat. (Foto: Ist)
Ketua Pansus I Usmardi Thareb memimpin pembahasan LKPJ 2025 yang menyoroti dampak program terhadap masyarakat. (Foto: Ist)

“Program harus berdampak nyata. Jika belum optimal, tentu akan kami rekomendasikan untuk diperbaiki,” tegasnya.

Secara umum, capaian kinerja OPD tercatat di atas 90 persen. Namun demikian, DPRD tetap menemukan sejumlah program yang belum maksimal dari sisi manfaat. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan akan menjadi fokus utama untuk tahun berikutnya.

Di sisi lain, Ketua Pansus II, Rahcmad Wijaya, menyoroti kinerja Perumda Air Minum Kota Padang. Ia menilai capaian sudah cukup baik, tetapi cakupan layanan air bersih masih perlu ditingkatkan.

Ketua Pansus II, Rahcmad Wijaya, menyoroti kinerja Perumda Air Minum Kota Padang. (Foto: Ist)

Saat ini, cakupan layanan belum menyentuh 52 persen. Karena itu, DPRD mendorong penambahan pelanggan baru secara bertahap. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya mitigasi bencana. Mengingat kondisi geografis Kota Padang yang rawan, setiap program pembangunan harus memperhitungkan risiko tersebut sejak awal.

Suasana rapat pansus DPRD Kota Padang bersama OPD dalam evaluasi kinerja Pemko Padang tahun 2025. (Foto: Ist)
Suasana rapat pansus DPRD Kota Padang bersama OPD dalam evaluasi kinerja Pemko Padang tahun 2025. (Foto: Ist)

Tak berhenti di sana, sektor transportasi juga ikut disorot. Program Smart Mobility, khususnya layanan Trans Padang, dinilai sudah berkembang. Namun, kenyamanan pengguna dan jumlah halte masih perlu ditingkatkan.

Editor : Editor
Banner InfografisBanner PLN Black Out
Bagikan

Berita Terkait
Terkini