Irman Gusman Ungkap: Kiprah dan Keteladanan Ginandjar Kartasasmita

Meletakkan Fondasi DPD RI

Kebersamaan keduanya berlanjut pada 2004 ketika Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terbentuk melalui pemilu langsung. Ginandjar terpilih sebagai Ketua DPD RI pertama, sementara Irman menjadi Wakil Ketua.

Kepemimpinan tersebut, menurut Irman, menjadi tonggak penting dalam fase awal pembentukan DPD sebagai lembaga negara baru, yang tidak hanya membangun struktur organisasi, tetapi juga merumuskan arah kelembagaan, tata kerja, dan posisi representasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi.

Dalam periode inilah, fondasi peran DPD sebagai saluran aspirasi daerah mulai dikonsolidasikan secara institusional.

“Di bawah kepemimpinan Pak Ginandjar, DPD RI mulai membangun fondasi kelembagaan, tata kerja, serta memperkuat peran daerah dalam memperjuangkan kepentingan regional di tingkat pusat. Kami bersama-sama merintis agar DPD menjadi rumah besar bagi aspirasi daerah,” ungkap Irman Gusman.

Fondasi tersebut berlanjut pada 2009 ketika Irman dipercaya menjadi Ketua DPD RI menggantikan Ginandjar. Kesinambungan kepemimpinan keduanya menjadi fase penting dalam penguatan peran DPD sehingga lebih maju, sehingga perannya semakin dikenal publik, sekaligus lebih kuat dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Peran dalam Stabilisasi Ekonomi

Selain kiprah politik dan kelembagaan, Irman juga mengungkapkan peran Ginandjar dalam bidang ekonomi nasional. Ia menyebut Ginandjar sebagai teknokrat senior yang turut berperan dalam stabilisasi ekonomi bersama B. J. Habibie pada masa krisis ekonomi 1997–1998.

Dalam situasi tersebut, Ginandjar yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) memiliki peran penting dalam upaya pemulihan stabilitas ekonomi, terutama penguatan kembali nilai tukar rupiah hingga bergerak menuju kisaran Rp7.000 - 8.000 per dolar AS.

Bagi Irman, kontribusi tersebut menegaskan posisi Ginandjar sebagai tokoh bangsa yang tidak hanya hadir dalam setiap fase penting pembangunan Indonesia, tetapi juga ikut membentuk arah kebijakan nasional, dari stabilisasi ekonomi, reformasi kelembagaan, hingga penguatan peran daerah.

“Jejak pengabdian beliau bukan sekadar tercatat dalam jabatan, tetapi hidup dalam arah kebijakan dan cara kita memandang pembangunan bangsa yang lebih inklusif hingga pelosok daerah dan berkeadilan,” pungkasnya.