Sementara itu, Rahmat Saleh menilai persoalan itu harus segera ditangani karena berdampak langsung terhadap penghidupan masyarakat pesisir.
Rahmat menyebut pendangkalan sungai berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS), namun dampaknya juga berkaitan dengan sektor perikanan yang menjadi lingkup kerja Komisi IV DPR RI.
Rahmat menegaskan pentingnya penanganan berbasis data dan kajian teknis yang jelas, termasuk pengelolaan material sedimentasi agar tidak memunculkan persoalan baru.
“Ini harus cepat ditangani, tapi juga harus tepat secara kajian. Jangan sampai penanganannya justru menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Rahmat memastikan seluruh aspirasi nelayan, termasuk persoalan BBM dan akses muara, akan dibawa ke tingkat pusat guna dicarikan solusi lintas sektor.“Ini akan kita dorong di pusat agar ada solusi nyata untuk nelayan,” tutupnya. (***)
Editor : Editor
