Kapolda: Tangkap 10 Ribu Orang Pun Tak Selesai, Akademisi Ungkap Jaringan di Balik PETI Sumbar

"Ada aktor bayangan yang justru menikmati keuntungan terbesar dari aktivitas tambang ilegal ini," katanya.

Sementara itu, masyarakat lokal umumnya hanya berada pada lapisan terbawah sebagai pekerja tambang. Ironisnya, mereka pula yang paling sering menjadi korban ketika terjadi kecelakaan maupun penindakan hukum.

"Masyarakat selalu menjadi korban. Terakhir di Sijunjung sembilan orang meninggal dunia, sebelumnya juga terjadi di Solok dan Solok Selatan. Mereka hanya pekerja kasar di lapisan terbawah, sementara aktor intelektual di belakangnya jarang tersentuh," ungkap Dewi.

Ia juga mengkritisi pola penegakan hukum yang dinilai lebih sering menyasar penambang kecil dibanding pemilik modal dan pihak yang mengendalikan aktivitas PETI.

"Nah sekarang kalau tertangkap, masyarakat penambang itu yang menjadi aktor paling bawah. Apakah yang tertangkap hanya mereka?" ujarnya.

Dewi bahkan menyinggung dugaan bahwa pemilik alat berat kerap lolos dari jerat hukum, meskipun alat yang digunakan dalam aktivitas PETI sempat diamankan aparat.

Pandangan serupa disampaikan advokat Mevrizal. Ia menilai persoalan tambang ilegal di Sumatera Barat sudah berada pada titik yang sulit diselesaikan hanya melalui langkah-langkah biasa di tingkat daerah.

"Persoalan tambang ilegal ini, siapa pun aparatnya di Sumatera Barat, sudah tidak mampu lagi menyelesaikannya. Satu-satunya cara adalah Presiden memerintahkan langsung seluruh aparat yang berada di bawahnya untuk menuntaskan persoalan ini. Kemudian, siapa yang tidak mampu menjalankannya harus dicopot," ujarnya.

Mevrizal mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo yang dilakukan melalui instruksi langsung dari pemerintah pusat dan diikuti evaluasi terhadap pejabat yang dianggap gagal menjalankan tugas.