Padang, - Pemerintah Kota Padang bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang melakukan kunjungan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat guna memperkuat toleransi serta kerukunan antarumat beragama.
Kegiatan dilaksanakan di Kantor Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI dan dilanjutkan ke Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kementerian Dalam Negeri RI pada Rabu (1/7/2026).
Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, didampingi Kepala Kantor Kemenag Kota Padang Yasril, Kepala Badan Kesbangpol Syahendri Barkah, Kepala DP3AP2KB Boby Firman, Ketua FKUB Kota Padang Salmadanis, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Sri Hayati Maigus Nasir, serta jajaran pengurus Baznas Kota Padang.
Di Kementerian Agama, rombongan diterima Ketua Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag RI, Muhammad Adib Abdushomad.
Sementara di Kemendagri, pertemuan dipimpin Kasubdit Pembinaan Kerukunan Suku, Umat Beragama, Ras, Golongan dan Penghayat Kepercayaan, Hartono.
Kunjungan ini merupakan bagian dari program kerja Pemko Padang dan FKUB untuk menyelaraskan strategi membangun toleransi yang berkelanjutan sejalan dengan visi Kota Padang mewujudkan kota yang pintar, sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kemajuan serta kesejahteraan.Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan komitmen daerah untuk terus menjaga harmoni melalui keterlibatan aktif pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan FKUB.
"Kami ingin terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat agar kehidupan masyarakat Kota Padang tetap harmonis, rukun, dan saling menghormati dalam keberagaman. Kerukunan merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya," ujar Maigus.
Ia menambahkan agenda serupa akan dilanjutkan dengan koordinasi ke Pemerintah Kota Bekasi, Kantor Kemenag Kota Bekasi, FKUB Kota Bekasi, serta Setara Institute.
Sementara itu, Ketua PKUB Kemenag RI, Muhammad Adib Abdushomad, menyambut baik inisiatif ini sebagai bukti keseriusan daerah dalam mengarusutamakan moderasi beragama.
Editor : Editor
