Maigus Nasir: MBG Tak Hanya Penuhi Gizi, Tapi Juga Gerakkan Ekonomi Lokal

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bersama Ketua DPD APPMBGI Sumbar M. Sayuti dan jajaran perangkat daerah dalam pertemuan di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (4/8/2026). (Foto: Ist)
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bersama Ketua DPD APPMBGI Sumbar M. Sayuti dan jajaran perangkat daerah dalam pertemuan di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (4/8/2026). (Foto: Ist)

Padang, - Pemerintah Kota Padang memperkuat kerja sama dengan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (DPD APPMBGI) Sumatera Barat.

Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjamin keberlanjutan program, sekaligus menjadikan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penggerak perekonomian masyarakat setempat.

Komitmen tersebut disepakati dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bersama jajaran pengurus APPMBGI Sumbar di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (4/8/2026).

Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Sri Kurniayati, Kepala Dinas Perdagangan Fizlan Setiawan, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Alfiadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Teddy Antonius, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Fadelan Fitra Masta, serta Kepala Dinas Pertanian Yoice Yuliani.

Maigus Nasir menegaskan Program MBG adalah agenda strategis nasional yang memiliki dua sasaran utama: pemenuhan gizi penerima manfaat serta penguatan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, petani, nelayan, dan pasar tradisional dalam rantai pasok pangan.

“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG, perangkat daerah, termasuk dukungan APPMBGI, sangat penting untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” ujar Maigus.

Ia juga menekankan pentingnya standarisasi mulai dari bahan baku, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola dapur. Evaluasi rutin setiap bulan akan dilakukan agar operasional berjalan efektif.

Hingga saat ini, dari target 96 SPPG, sudah beroperasi sebanyak 72 unit atau sekitar 75 persen.

Pemko menargetkan sisa 24 SPPG dapat berfungsi penuh hingga akhir tahun 2026.

“Standarisasi rantai pasok harus diperkuat agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal terintegrasi dalam ekosistem pemasok MBG. Sehingga dengan itu manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tambahnya.

Editor : Editor
Banner InfografisBanner - GorBanner Rahmat Saleh - Gema
Bagikan

Berita Terkait
Terkini