Pessel, - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta PT Pertamina Patra Niaga bersama Polda Sumatera Barat mengusut tuntas penyebab antrean solar subsidi yang masih terjadi di sejumlah daerah di Sumbar.
Permintaan itu disampaikan Andre saat melakukan pengecekan ketersediaan solar di SPBU Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Jumat (22/8/2026).
Andre mengatakan, berdasarkan penjelasan Pertamina, kebutuhan solar di Sumbar terus meningkat. Jika pada 2025 konsumsi solar mencapai sekitar 1.600 kiloliter (KL) per hari, maka pada 2026 meningkat menjadi 1.800 KL per hari.
"Pertamina menyampaikan kepada kami bahwa permintaan solar di Sumatera Barat terus meningkat. Tahun lalu sekitar 1.600 KL per hari, sekarang sudah mencapai 1.800 KL per hari. Namun kebutuhan itu sejauh ini masih bisa dipenuhi oleh Pertamina," kata Andre.
Meski pasokan tersedia, Andre menilai masih ada persoalan distribusi di lapangan yang menyebabkan antrean panjang. Salah satunya diduga akibat maraknya mobil langsir yang beroperasi di kawasan tambang ilegal.
Menurutnya, antrean solar masih ditemukan di sejumlah daerah seperti Sijunjung dan Dharmasraya. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan kebutuhan bahan bakar untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI)."Selama aktivitas tambang ilegal masih ada di Sumatera Barat, otomatis akan selalu ada pihak-pihak yang mencari solar subsidi untuk kebutuhan tambang tersebut," ujarnya.
Selain di daerah tambang, Andre juga menyoroti antrean solar yang masih terjadi di Kota Padang. Ia menyebut Pertamina menemukan indikasi adanya kendaraan yang melakukan pembelian solar subsidi secara berulang.
Karena itu, Andre meminta Pertamina melakukan kajian serta langkah antisipasi untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Ia mengungkapkan, persoalan antrean solar di Sumbar bukan masalah baru. Menurutnya, kondisi tersebut sudah berulang sejak pascapandemi COVID-19 dan terus terjadi hingga sekarang.
Editor : Editor
