Hal tersebut dinilainya semakin penting ketika sebuah organisasi aktif berhubungan dengan pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum maupun lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol sosial.
PWI Pesisir Selatan, lanjut Robby, tidak mempersoalkan hak setiap organisasi ataupun masyarakat untuk menyampaikan kritik, laporan maupun pengaduan kepada lembaga yang berwenang.
Justru, kontrol sosial merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, keterbukaan menurutnya semestinya berlaku bagi seluruh pihak.
“Kalau kita meminta pemerintah transparan kepada masyarakat, tentu akan lebih baik apabila lembaga yang menjalankan fungsi kontrol sosial juga menunjukkan semangat yang sama. Siapa pengurusnya, di mana sekretariatnya, dan siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas organisasi tersebut harus terang,” ujarnya.
Menurut Robby, keterbukaan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi aktivitas ataupun ruang kritik organisasi masyarakat.
Sebaliknya, transparansi kelembagaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial.“Ini bukan untuk membatasi ruang kontrol sosial. Justru kita ingin membangun kepercayaan dan akuntabilitas bersama. Pemerintah dituntut transparan, pers dituntut profesional dan bertanggung jawab, maka organisasi masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial juga seyogianya mengedepankan prinsip keterbukaan,” katanya.
Ia berharap LSM maupun Ormas yang aktif menjalankan kegiatan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah melalui instansi terkait, termasuk dalam hal administrasi dan informasi kepengurusan.
“Semangatnya sederhana, kita sama-sama menjaga kepentingan masyarakat. Kritik tetap berjalan, pengawasan tetap berjalan, tetapi kelembagaan juga transparan dan administrasi tertib. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai setiap lembaga berdasarkan kerja dan tanggung jawabnya,” tutup Robby. (***)
Editor : Editor
