Selain format pengaduan, Zul menilai perlu dibuat standar format keputusan DKP. Hal ini termasuk mekanisme pengambilan keputusan apabila terjadi perbedaan pendapat di antara anggota majelis.
Ia menegaskan, proses tersebut harus berjalan objektif dan memberikan ruang yang sama bagi seluruh anggota majelis untuk menyampaikan pandangan.
“Saya sebagai ketua majelis tidak mau berada di depan dalam pengambilan keputusan. Saya lebih mendahulukan anggota majelis,” katanya.
Pembenahan kearsipan juga menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat. Zul menyebut penataan dokumen, termasuk sistem penomoran surat, perlu diperbaiki agar tidak terjadi penomoran berulang.
Menurutnya, DKP dapat memberikan contoh langsung mengenai tata kelola arsip yang baik.
Anggota DKP PWI Sumbar Rusdi Bais menyatakan setuju dengan usulan tersebut. Ia menilai DKP harus memiliki sistem pengarsipan yang jelas dan tertata.
Selain itu, sosialisasi juga perlu digencarkan mengingat jumlah anggota PWI Sumbar terus bertambah dengan latar belakang dan karakter yang beragam.Pandangan serupa disampaikan anggota DKP PWI Sumbar Zamri Yahya.
Ia menilai kearsipan sangat penting karena setiap keputusan yang diambil DKP berpotensi menjadi yurisprudensi atau rujukan bagi kepengurusan DKP pada masa mendatang.
Sekretaris DKP PWI Sumbar Emil Mahmudsyah juga meminta dukungan seluruh anggota dalam pembenahan kearsipan.
Editor : Editor
