Ia mengakui selama ini lebih banyak berkutat pada bidang Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) dan Seksi Pendidikan. Karenanya, tertib administrasi dan kesekretariatan serta arsip butuh dukungan bersama lingkup jajaran DKP.
Pada kesempatan sama, ia mengusulkan pembentukan Divisi Sosialisasi yang memiliki program kerja konkret untuk memberikan pemahaman kepada anggota PWI mengenai etika dan aturan profesi wartawan.
"Langkah sosialisasi lewat periodik yang ditangani Divisi terkait merupakan tahapan penting sebelum dilakukan Divisi penindakan, " tandas Emil.
Menanggapi usulan tersebut, Zul Effendi kembali menekankan pentingnya kearsipan, termasuk sebagai bagian dari pertanggungjawaban organisasi ketika dilakukan konvensi atau evaluasi organisasi.
Ia juga membuka gagasan program dialog bulanan yang melibatkan seluruh pengurus PWI untuk memperkuat pemahaman anggota.
Menurut Zul, anggota PWI tidak cukup hanya mengetahui aturan, tetapi juga harus memahami dan menghayati etika profesi sebagaimana diatur dalam AD/ART PWI, Kode Perilaku Wartawan (KPW), serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ).Sosialisasi, lanjutnya, juga perlu diperluas kepada pihak eksternal. DKP PWI Sumbar dapat melibatkan humas instansi pemerintah maupun lembaga lainnya.
Bahkan, kerja sama dengan Dewan Pers dapat dilakukan dengan PWI sebagai penyelenggara dan pihak terkait sebagai narasumber.
“Kami ingin anggota PWI harus tahu, lantas mengerti dan paham soal etika sebagai wartawan,” tegas Zul.
Terkait pembiayaan DKP, Zul menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dibicarakan dengan Ketua PWI Sumbar Widya Navies.
Editor : Editor
