Ia menilai mekanisme pendanaan DKP harus jelas dan transparan agar pelaksanaan program, termasuk pembinaan, sosialisasi, pengaduan, dan kearsipan, dapat berjalan secara optimal.
Rapat tersebut pada akhirnya menegaskan pentingnya memperkuat DKP PWI Sumbar sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi penyelesaian pengaduan dan penegakan etika.
Sejurus itu juga aktif melakukan edukasi, pembinaan, serta membangun tata kelola administrasi yang tertib dan transparan. (***) Editor : Editor
