Deforestasi Sumbar Melonjak 10 Kali Lipat, Hutan Hilang Hampir 27 Ribu Hektare dalam Setahun

Kawasan hutan di Sumatera Barat mengalami kerusakan luas akibat aktivitas ilegal; data 2025 menunjukkan hilangnya 26.940 hektare hutan, naik lebih dari sepuluh kali lipat dibanding tahun sebelumnya. (Foto: Ist)
Kawasan hutan di Sumatera Barat mengalami kerusakan luas akibat aktivitas ilegal; data 2025 menunjukkan hilangnya 26.940 hektare hutan, naik lebih dari sepuluh kali lipat dibanding tahun sebelumnya. (Foto: Ist)

Padang, - Kerusakan hutan di Sumatera Barat (Sumbar) menjadi perhatian serius setelah data terbaru menunjukkan lonjakan deforestasi yang sangat tajam sepanjang 2025.

Sejumlah pihak menilai aktivitas tambang liar, pembalakan hutan, dan lemahnya pengawasan menjadi faktor yang mempercepat hilangnya kawasan hutan di Ranah Minang.

Yayasan Auriga Nusantara dalam laporan Status Deforestasi Indonesia 2025 mencatat luas hutan yang hilang di Sumbar meningkat dari 2.606 hektare pada 2024 menjadi 26.940 hektare pada 2025.

Angka tersebut naik lebih dari sepuluh kali lipat dalam satu tahun dan menempatkan Sumbar dalam jajaran sepuluh provinsi dengan deforestasi terluas di Indonesia.

Lonjakan itu memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan terhadap kawasan hutan.

Berbagai kalangan menilai kerusakan lingkungan yang terus terjadi tidak bisa dilepaskan dari maraknya aktivitas tambang liar, perambahan kawasan hutan, serta pembalakan yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.

Direktur WALHI Sumbar, Tommy Adam, mengatakan kerusakan hutan di Sumbar terus terjadi dan membutuhkan langkah penanganan yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan.

"Sumatera Barat telah kehilangan 320.000 hektare hutan primer sepanjang 2001-2025, dengan 15.000 hektare di antaranya hilang pada tahun 2025," kata Tommy Adam, (12/6/2026).

Menurut WALHI Sumbar, hilangnya tutupan hutan dalam skala besar tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan risiko banjir, longsor, krisis air bersih, hingga kerugian ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Adrian Tuswandi, menilai kerusakan hutan yang terjadi saat ini harus menjadi alarm bagi seluruh pihak.

Editor : Editor
Banner Relasi Publik
Bagikan

Berita Terkait
Terkini