Padang, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan menjajaki kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam upaya modernisasi pengelolaan parkir Pasar Raya Fase VII melalui penerapan sistem digital, Senin (16/11/2026).
Audiensi berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang. Wali Kota Padang Fadly Amran, Area Manager BSI Sumatera Barat Hadi Wijaya Arifin, serta pimpinan perangkat daerah terkait turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Fadly Amran menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar inovasi, melainkan kebutuhan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah.
Menurut Fadly Amran, pengembangan ekosistem digital Kota Padang harus mampu memastikan setiap transaksi tercatat secara baik, meminimalkan potensi kebocoran pendapatan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
"Saat ini kita sedang melakukan revitalisasi Pasar Raya Padang. Karena itu, pengembangan ekosistem digital menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan pasar yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Ini sejalan dengan visi Kota Padang menjadi kota pintar (smart city)," ujar Fadly.
"Bangunlah satu ekosistem digital yang terintegrasi. Tidak hanya mencakup pengelolaan parkir, tetapi juga sewa, retribusi, dan berbagai sumber pendapatan daerah lainnya. Dengan demikian, seluruh transaksi dapat tercatat secara transparan," tambahnya.Fadly juga meminta Dinas Perdagangan agar mengkaji rencana kerja sama tersebut secara komprehensif.
Penerapan digitalisasi parkir di Pasar Raya Fase VII harus dirancang dengan matang, dengan mempertimbangkan kebutuhan pedagang, pengunjung, serta masyarakat.
Sementara itu, Area Manager Membawahi Seluruh Cabang BSI Sumatera Barat Hadi Wijaya Arifin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang atas kesempatan dan dukungan dalam menjajaki kerja sama modernisasi pengelolaan Pasar Raya melalui solusi digital BSI.
"Kami memiliki berbagai macam platform digital yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah, termasuk integrasi pengelolaan parkir, pembayaran retribusi, serta berbagai layanan digital lainnya," ujar Hadi.
Editor : Editor