Menakar Arah Ekonomi Kreatif Sumatera Barat: Catatan dari Rakornas ICCN 2026

Oleh: Fuji El Ikhsan, Koordinator Daerah ICCN Sumatera Barat

Berdiri di hadapan delegasi dari Sabang sampai Merauke dalam Rapat Koordinasi Nasional ICCN 2026 di Gedung Kementerian Ekonomi Kreatif Jakarta kemarin, membawa refleksi mendalam bagi saya. Pertemuan bertema “Dari Sabang sampai Merauke, konsolidasi jejaring kreatif ICCN mempertajam langkah ekonomi kreatif Indonesia” bukan sekadar ajang pamer capaian kinerja. Bagi saya, ini adalah momentum krusial untuk menatap cermin besar: di mana posisi Sumatera Barat dalam konstelasi ekonomi kreatif nasional?

Secara nasional, arah kebijakan kita semakin terang. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif 2026–2045 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, telah menjadi kompas baru. Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky, bahkan secara terbuka mengajak ICCN menjadi mitra strategis untuk membumikan Rindekraf ini agar dampaknya dirasakan sampai ke pelosok masyarakat. Gayung bersambut, Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo, yang juga Dewan Pengarah ICCN, menegaskan komitmennya untuk mengawal ekraf sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem kebudayaan kita.

Sejak ditugaskan menjadi Koordinator Daerah ICCN Sumatera Barat pada Februari 2026 lalu, saya menyadari betul bahwa perjalanan ini tidak mulus. Potensi kita luar biasa kaya. Dari festival budaya, pariwisata olahraga, hingga keunikan kearifan lokal, alam, dan manusianya, semua siap menjadi modal utama. Saat ini kita memang bertumpu pada tiga produk unggulan: kuliner, kriya, dan fesyen. Kita juga bangga melihat Kota Padang sedang didampingi menuju Kota Gastronomi UNESCO. Namun, jujur harus kita akui, pergerakan ekraf di Sumatera Barat secara umum masih bergerak lambat dan belum menemukan metode implementasi yang baku.

Ada rantai pasok yang putus, dari hulu ke hilir. Masalah utamanya terletak pada tiga aspek krusial: ruang, apresiasi nilai, dan kelembagaan.

Pertama, krisis ruang dan pelarian bakat.

Generasi muda kita belum melihat ekraf sebagai masa depan yang menjanjikan di tanah kelahiran sendiri. Minimnya fasilitas, ruang kreatif, dan ketiadaan pendampingan dari tenaga ahli membuat banyak lulusan perguruan tinggi seni dan ekraf di Sumbar memilih merantau dan mencari peruntungan di daerah lain. Kita mendidik mereka, tapi daerah lain yang memanen hasilnya.

Kedua, ironi apresiasi nilai dan ketakutan kriminalisasi.

Industri kreatif adalah industri gagasan. Ide sulit diukur, tapi bisa ditakar melalui proyeksi karyanya. Kita perlu belajar dari kasus Amsal Sitepu di Kabupaten Karo, di mana karya kreatif audio-visual dianggap melakukan penggelembungan anggaran karena auditor menilai komponen ide dan penyuntingan bernilai nol. Jika kasus seperti ini dibiarkan tanpa adanya ruang kurasi dan standarisasi tarif yang adil dari lembaga terkait, pekerja kreatif kita akan selalu terjebak pada ketakutan, bukan inovasi. Ujung-ujungnya, mereka hanya bekerja demi pemenuhan finansial sesaat, bukan lagi untuk melahirkan karya besar yang membawa nama daerah ke kancah global.

Ketiga, ketimpangan kelembagaan.

Ini adalah pekerjaan rumah terbesar saya di ICCN. Bagaimana mungkin Sumatera Barat yang memiliki 19 kabupaten dan kota hanya dinaungi oleh tiga lembaga ekraf yang mandiri? Ketimpangan ini membuat daerah-daerah kita sering mengalami kebingungan dalam memetakan 21 subsektor ekraf menjadi peluang kerja nyata. Tanpa lembaga yang kuat, pelaku ekraf akan kesulitan mengakses pengembangan ide, hak kekayaan intelektual, hingga bantuan peralatan. Terkait bantuan, seperti yang sempat didiskusikan bersama Humas Semen Padang, Edi Fahrizal, realisasi bantuan UMKM dan ekraf sering kali meleset dari target karena kurangnya pendampingan yang serius, sistematis, dan berkelanjutan.

Langkah ke Depan: Menghidupkan Kolaborasi Enam Pilar

Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Komunitas adalah penggerak utama, dan kerja sama adalah bahan bakarnya. Sebagai Koordinator Daerah, fokus saya ke depan bersama jejaring di 19 kabupaten dan kota adalah membangun kesatuan, memperdalam potensi lokal, serta memperkuat komunikasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.