Risman menyebut, pengawas dan konsultan kini turun ke lokasi untuk memastikan sepanjang apa ruas jalan yang diaspal saat hujan turun malam itu.
Hasilnya akan ditindaklanjuti dengan surat teguran kepada kontraktor. Pengawas dan konsultan akan membuat surat kepada kontraktor, katanya.
Tapi bagi warga, surat teguran terasa terlalu ringan. Sebab, Risman sendiri mengakui dampaknya.
Kualitasnya tentu tidak bagus. Terkait apakah akan dibongkar, itu BPK yang menentukan, ucap Risman.
Artinya, PUPR Limapuluh Kota tahu kualitasnya buruk, tapi tidak berani memastikan apakah akan dibongkar. Kewenangan itu dilempar ke Badan Pemeriksa Keuangan.
Lalu, siapa yang akan menjamin jalan itu tidak rusak dalam hitungan bulan? Siapa yang bertanggung jawab jika aspal mengelupas sebelum serah terima?
Sorotan tidak berhenti pada soal hujan. Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dari Fraksi PKB, Asrul, menemukan kejanggalan lain yang tak kalah serius: tidak adanya papan nama proyek di setiap titik pengerjaan. Kami akan langsung ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut.Jika benar, tentu akan mempengaruhi kualitas jalan yang diaspal, ungkap Asrul. Saat ini, papan proyek hanya terpasang di satu titik. Padahal pekerjaan tersebar di beberapa titik. Kami berharap ada papan proyek di setiap titik.
Kalau saat ini plangnya hanya satu, jadi berapa anggaran di setiap titik pengerjaan ini tidak jelas, pungkasnya.
Papan proyek bukan sekadar formalitas. Di papan itulah tercantum nama kegiatan, nilai kontrak, sumber dana, pelaksana, konsultan pengawas, dan masa pelaksanaan.
Editor : Editor
