Oleh: Zukra Budi Utama
Transformasi digital telah menjadi bagian penting dari perubahan tata kelola pemerintahan.
Berbagai kementerian dan lembaga telah mengembangkan aplikasi untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah masyarakat mengakses layanan publik.
Namun, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan: apakah semakin banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah otomatis membuat pelayanan publik semakin baik?
Aplikasi memang dapat mempercepat proses administrasi, mencatat pengaduan, memantau pekerjaan, dan menghasilkan laporan.
Akan tetapi, kemampuan teknologi tersebut belum tentu diikuti kemampuan organisasi untuk mengenali risiko sebelum masalah terjadi.Sistem dapat mencatat keterlambatan setelah pelayanan terganggu. Pengaduan dapat diproses setelah masyarakat mengalami kesulitan. Laporan dapat menunjukkan kegagalan setelah dampaknya muncul.
Padahal, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pelayanan yang mampu merespons masalah. Mereka membutuhkan pelayanan yang mampu mencegah masalah sebelum terjadi.
Digitalisasi Belum Tentu Mengubah Cara Berpikir
Kita perlu membedakan tiga kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan. Pertama, kemampuan administratif, yaitu menjalankan prosedur melalui sistem yang tersedia. Kedua, kemampuan responsif, yaitu menyelesaikan masalah setelah ditemukan.
Ketiga, kemampuan antisipatif, yaitu mengenali potensi masalah, memahami kondisi yang dapat memicunya, memperkirakan konsekuensi, dan menyiapkan tindakan sebelum masalah benar-benar terjadi.
Editor : Editor
