Dukungan tersebut dinilai penting agar koperasi tidak hanya berperan dalam pemasaran, tetapi juga dapat terlibat dalam proses peningkatan nilai tambah produk.
"Kami berharap ada dukungan untuk pengembangan sarana pengolahan, termasuk pabrik mini minyak sawit dan pemasaran gambir. Sumbar memiliki potensi komoditas yang besar. Jika didukung fasilitas hilirisasi dan akses pasar, koperasi dapat menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai tambah produk serta kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Selain sektor pertanian dan UMKM, Mahyeldi juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar sudah mulai menindaklanjuti arahan Menteri Koperasi RI terkait peluang pengelolaan usaha pertambangan oleh koperasi.
Mahyeldi menyebut pihaknya telah mengutus tim yang terdiri dari unsur Dinas Koperasi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Dinas Koperasi kabupaten/kota untuk mempelajari praktik pengelolaan pertambangan berbasis koperasi di Nusa Tenggara Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Koperasi dalam meningkatkan kapasitas pengelola KDKMP di Sumbar.
Ia melaporkan, sebanyak 1.265 bendahara koperasi akan mengikuti pelatihan pada akhir tahun ini, terdiri dari 500 orang melalui dana dekonsentrasi dan 765 orang melalui kerja sama dengan DEKOPIN.
"Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pengelola, sehingga koperasi yang telah dibentuk dapat berjalan secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Mahyeldi.Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Mahyeldi juga melaporkan perkembangan pembangunan KDKMP di Sumbar.
Ia mengatakan, saat ini telah terbangun 277 gerai, dengan 246 di antaranya mencapai progres 100 persen dan sisanya tengah dalam proses verifikasi lapangan.
Melalui pertemuan tersebut, Mahyeldi berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mempercepat pengembangan koperasi di Sumbar.
Editor : Editor
