Namun, penghentian penyidikan bukan alasan menutup pemeriksaan atas fakta, dokumen, atau dugaan perbuatan lain yang belum menjadi objek penanganan dan secara hukum masih dapat ditindaklanjuti. Kami tidak menyimpulkan adanya kesalahan atau konflik kepentingan dalam penanganan sebelumnya. Yang kami tuntut adalah keterbukaan informasi melalui mekanisme hukum, pemeriksaan independen, dan kepastian tindak lanjut.
C. Tujuh Tuntutan
1. KPK: memverifikasi dan mendalami seluruh dokumen secara independen; menguji terpenuhinya kewenangan berdasarkan Pasal 11 UU KPK, termasuk keterlibatan penyelenggara negara dan indikasi kerugian keuangan negara; serta berkoordinasi dan/atau melakukan supervisi atas penanganan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.
2. Kortastipidkor Polri: menindaklanjuti pengaduan melalui penelaahan, penyelidikan, dan/atau penyidikan apabila ditemukan dasar yang cukup; menelusuri aliran dana dan transaksi terkait penyertaan modal, pengalihan tanah, dividen, dana perusahaan, dan pihak terafiliasi; serta menelusuri dan mengamankan aset yang terkait dugaan korupsi sesuai ketentuan hukum.
3. Jampidsus Kejagung: memeriksa dasar, ruang lingkup, dan pertimbangan hukum SP3 14 September 2021 beserta hasil penyidikan dan audit yang mendasarinya, serta menilai apakah terdapat fakta atau perbuatan lain di luar objek penyidikan sebelumnya yang masih dapat ditindaklanjuti, dengan memperhatikan asas legalitas, daluwarsa, dan hak setiap pihak.
4. Ketiga institusi: menelusuri status hukum dan penguasaan tanah 108 Ha, mulai dari pengadaan, penyertaan modal, penerbitan HGB, pemecahan bidang, hingga transaksi dengan pihak ketiga.
5. Ketiga institusi: merekonsiliasi setoran modal swasta, perubahan nilai penyertaan, investasi APBD Rp. 7.841.822.156,02, dividen Rp. 1.530.000.000, dan dana perusahaan Rp. 540.093.283, bersama BPK dan BPKP untuk memastikan jumlah kerugian keuangan negara secara akuntabel.
6. Ketiga institusi: memeriksa pertanggungjawaban pihak swasta, direksi, komisaris, pemegang saham, dan pejabat pemerintah daerah berdasarkan peran dan perbuatannya. Tidak boleh ada pihak yang dikecualikan bila ada dasar yang relevan, tetapi tidak boleh pula ada yang dipersalahkan hanya karena jabatan, kedudukan, atau hubungan korporasinya.7. Ketiga institusi: memastikan kepastian penerimaan pengaduan, mekanisme tindak lanjut, koordinasi antarlembaga, dan penyampaian perkembangan penanganan sesuai ketentuan hukum.
D. Penegasan Sikap
Pengaduan ini tidak dimaksudkan menuduh individu atau mendahului proses hukum. Ada atau tidaknya tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab, dan besaran kerugian keuangan negara kami serahkan kepada aparat dan lembaga pemeriksa yang berwenang.
Angka yang kami sampaikan adalah komponen nilai ekonomi yang teridentifikasi dari dokumen dan masih memerlukan verifikasi, rekonsiliasi, serta audit, bukan kerugian keuangan negara yang final.
Editor : Editor