Bogor — Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), bersama bupati se- Indonesia di Rakernas APKASI XIV sepakat usulkan penundaan penghapusan tenaga honor di instansi pemerintah.
Pasalnya pasca keluarnya peraturan pemerintah ternyata tekah mengundang guncangan kegelisahan jutaan pegawai honorer se Indonesia.
“Kami mohon nanti masukan kepada bapak Men-PAN dan bapak Presiden untuk ditunda supaya nanti ini tidak menjadi masalah di kabupaten seluruh Indonesia,”ungkap Sutan Riska saat memberi sambutan pembukaan Rakernas APKASI XIV Hotel Pullman Vimala, Ciawi, Kabupaten Bogor, Sabtu 18/6-2022 dikutip dari laman facebook @realase dharmasraya.
Sutan Riska menjelaskan, saat dirinya beserta Korwil Apkasi turun ke daerah-daerah, persoalan rencana penghapusan pegawai honor pada tahun 2023 selalu mengemuka dari sejawat bupati. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dalam menjalankan roda pemeritahan.
“Sebagai kepala pemerintahan di daerah, tentu kami lebih mengetahui kondisi riil di daerah masing-masing. Oleh karena itu kami berharap wacana hapus pegawai honor ditunda dahulu pemberlakuannya, sampai daerah betul-betul siap melaksanakannya”, ujar Sutan Riska.
Sutan Riska khawatir, jika kebijakan ini dilaksanakan tanpa pertimbangan komprehensif akan dapat berdampak kontraproduktif dengan semangat daerah yang saat ini sedang giat-giatnya membangun.
“Jeterbatasan kuantitas dan kualitas ASN di daerah, tenaga honorer dapat menjadi andalan dalam menjalankan aktivitas birokrasi, serta membantu melahirkan inovasi-inovasi pelananan publik,” ujar Sutan Riska (rls)
