Padang,—Rapat Koordinasi Implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Provinsi Sumatera Barat Padang, 28 Februari 2019, Pangeran’s Beach Hotel sebagai bentuk koordinasi menyikapi Indonesia rawan bencana
“Tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita merupakan negara yang rawan bencana, bahkan, Indonesia tercatat menduduki peringkat kelima dunia untuk angka kematian paling tinggi yang disebabkan oleh bencana alam (UN Mortality Index, 2009). Nilai ekonomis dari kerusakan fasilitas pendidikan yang disebabkan oleh bencana juga menimbulkan kerugian yang sangat signifikan,”ujar Pentolan Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI) Patra Rina Dewi, Rabu 6/3 di Padang.
Sehingga itu KOGAMI bekerjasama dengan BPBD Sumbar melalui dukungan pendanaan Kemendikbud RI menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 2019 bertempat di Pangeran Beach Hotel, Padang.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat Erman Rahman menegaskan bahwa
kegiatan ini sangat dibutuhkan bagi aparatur dan masyarakat penggiat bencana karena Provinsi Sumatera Barat sangat tinggi tingkat risiko bencananya, terutama untuk ancaman bencana gempa dan tsunami di pesisir Barat.
Pada gempa 30 September 2009 sebanyak lebih dari 2800 sekolah rusak, 40% diantaranya rusak berat dan tidak ada korban jiwa karena tidak terjadi pada jam belajar mengajar.
“Tak dapat dibayangkan jika gempa tersebut terjadi pada saat jam pelajaran sedang berlangsung,”ujar Rahman.
Untuk itu, implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) ini menjadi sebuah kebutuhan untuk seluruh sekolah yang berada di daerah rawan bencana, sehingga risiko korban jiwa bisa dikurangi dan juga untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada siswa didik, guru maupun orang tua yang menitipkan anaknya di sekolah.
“Pada gempa Sumatera Barat 30 September 2009, terdapat 2800 bangunan sekolah yang rusak, 40% diantaranya rusak parah,”ujar Rahman.
368 Sekolah di Radius 1 KM
Sementara itu DR. Rahma Hanifa dari Pusat Studi Gempa Nasional (PusGen) mempresentasikan bahwa gempa darat dari Sesar Sumatera juga perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena terdapat 368 sekolah yang berada pada radius 1 km di sekitar sesar yang tersebar di Kabupaten Solok, Tanah Datar, Solok Selatan, Agam, Pasaman, Kota Solok, Bukittinggi dan Padang Panjang.
“227 diantaranya adalah Sekolah Dasar. Itu belum termasuk sekolah yang berada di pesisir pantai. Jika gempa berlangsung pada saat jam belajar mengajar, maka bisa dibayangkan jumlah korban jiwa yang akan berjatuhan bila tak dilakukan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana,”ujar Rahma.
Faisal dari Kemendikbud RI dan Zamzam Muzaki dari Sekretariat Nasional SPAB menjelaskan bahwa Satuan Pendidikan Aman Bencana menjadi keharusan untuk perlindungan terhadap generasi penerus bangsa.
“Tiga pilar SPAB yaitu Fasilitas Sekolah Aman, Manajemen Bencana dan Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana harus terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah yang diikuti dengan simulasi evakuasi minimal satu kali dalam satu semester,”ujar muzaki.
Mengingat pentingnya percepatan Implementasi SPAB di Sumatera Barat, peserta rapat yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan BPBD se-Sumatera Barat, BAPPEDA Sumatera Barat, Dinas Sosial Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Kanwil Kemenag Sumbar, LPMP, Forum Pengurangan Risiko Bencana Sumatera Barat, PMI Sumatera Barat, Purna Paskibraka Indonesia, PPDI dan LSM berkomitmen untuk mendorong implementasi SPAB di Sumatera Barat mulai dari menyusun kebijakan mengenai SPAB berupa Pergub/Perbup/Perwako dan memasukkan anggaran untuk implementasi SPAB dan melaksanakan Bimtek kepada Kepala Satuan Pendidikan.
“Kita berpacu dengan waktu, bencana bisa terjadi kapan saja, apalagi ada dua potensi bencana yang berdampak luas di Sumatera Barat yaitu gempa darat maupun gempa berpotensi tsunami. Tak ada lagi alasan untuk mengundur-undur waktu,”ujar Ketua PMI Sumatera Barat Aristo Arismunandar.
Aristo menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana harus dilakukan secara bersama-sama oleh eksekutif dan legislatif, harus tersedia dana yang memadai untuk mitigasi maupun untuk tanggap darurat, bahkan Aristo yang saat ini masih menjadi anggota DPRD Sumbar Komisi V dengan tegas menghimbau peserta Rakor untuk memilih wakil rakyat yang peduli dengan pengurangan risiko bencana.
Di akhir kegiatan, Direktur Eksekutif KOGAMI Tommy Susanto, ST yang didampingi oleh Humas Kegiatan Rakor SPAB Patra Rina Dewi, S.Si, M.Sc mengajak peserta untuk segera menerbitkan payung hukum di daerah masing-masing dan melaksanakan tahapan kegiatan SPAB yang sudah direncanakan dengan sesegera mungkin, serta ikut serta mensukseskan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) pada tanggal 26 April 2019 dengan cara terlibat pada kegiatan simulasi evakuasi serentak yang dilaksanakan secara nasional.
Patra Rina Dewi, S.Si, M.Sc Pendiri KOGAMI juga menambahkan bahwa
Pendidikan kebencanaan sudah seharusnya menjadi kurikulum wajib di sekolah.
“Jangan lagi bermain-main dengan keselamatan jiwa, apalagi keselamatan jiwa peserta didik. Kepala sekolah dan guru harus meningkatkan kepedulian sehingga tanpa harus menunggu kebijakan, sekolah mau berinisiatif untuk memulai. Ingat, bencana tidak pernah menunggu kita siap,”ujar Patra. (rilis: kogami)
