Padang–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat laksanakan bimbingan teknis (Bimtek) Perencanaan Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019, Kamis 5/4 kemarin di Hotel Mercure Padang.
Bimtek dihadiri Kepala Biro Logistik KPU RI Purwanto Ruslan Hidayat, Ketua KPU Sumbar yang diwakili Fikon Dt Sati yang juga koordinator Divisi Logitik yang didampingi anggota KPU Mufti Syarfie, Sekretaris KPU Firman, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Eliyusman, Anggota KPU Kab/Kota serta Kasubag Umum KPU Kab/ Kota Sumatera Barat.
Kepala Biro Logistik KPU RI Purwanto mengatakan KPU sudah merencanakan untuk kebutuhan logistik pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Jumlah logistik sesuai jumlah pemetaan data dari seluruh KPU kab/kota.
“Kotak dan bilik perhitungannya pada pileg dan pilpres jumlah menjadi 5 (pileg 4, pilpres 1), jumlah kotak PPK 11 (rekap). Bilik 4 bh per TPS, tinta 2 bh per TPS ukuran 40 cc/botol, segel untuk KPU Provinsi 4 bh, KPU Kab/Kota 18 per TPS. semua perhitungan harus memiliki dasar peraturan KPU dan kebutuhan KPU. Hologram 12 bh/TPS, Presiden 3 bh / TPS. Alat coblos 4 bh/TPS,”ujar Purwanto
Di KPU RI nanti kata Purwanto pada 7 hari sebelum hari H, jika ada dari BMKG atau Dinas Perhubungan ada kondisi alam yang akan mempengaruhi distribusi logistik, bisa dikontak ke KPU RI untuk mendistribusikan logsitik melalui helikopter atau pesawat udara.
“Ada 4 based seluruh Indonesia, biayanya didukung oleh KPU RI ” ujar Purwanto.
Komisioner KPU Sumbar Fikon Dt Sati mengatakan tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik yang tantangan cukup besar karena 2018 kita sedang mengadakan Pilkada di empat kota.
Sementara itu KPU telah memasuki tahapan pengelolaan logistik untuk Pemilu2019 .Jumlah logistik sesuai jumlah pemetaan data dari seluruh kab/kota.
“Anggaran logistik ini penting karena akan berdampak dalam pengelolaan logistik. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir dan bisa menciptakan anggaran logistik yang baik bagi KPU se Sumatera Barat” ujar Fikon Dt Sati.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Eliyusman yang juga mantan Kepala Bagian Umum (Kabag) di KPU Sumbar mengatakan kita sharing informasi terkait pengadaan, perencanaan , distribusi logistik di Provinsi Sumatera Barat.
“2008 anggaran pengadaan logistik Rp 27 Milyar untuk pengadaan logistik bisa kami efisiensi anggaran Rp 11 Milyar. Pengadaan logistik saya pecah menjadi 27 bagian dan saya ingat itu paling kecil adalah mor atau baut,”ujarnya.
Eliyusman mengingatkan tidak apa-apa melanggar aturan pusat asalkan tidak bertentangan.
“waktu itu saya membagi menjadi 27 paket dengan tetap melelangkan setiap paket, dan tetap untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil. Saya harap KPU sekarang juga bisa WTP” ujar Eliyusman. (romel)
