Menyadari peran pers atau media sebagai pilar kelima demokrasi, maka KPU Tanah Datar merasa penting untuk berkolaborasi dengan berbagai organisasi wartawan atau jurnalis serta media.
Kolaborasi dengan PJKIP Tanah Datar mendorong peningkatan literasi keterbukaan informasi publik, serta penyebaran informasi publik lebih masif dan akurat. Akurasi informasi ini karena pers memiliki mekanisme editorial dalam tata kerjanya.
Sehingga informasi yang disebarkan bisa dipercaya. Editorial penting di era distrupsi informasi dan amplifikasi algoritma saat ini.
Sebab, demokrasi lahir dari proses editorial atau penyuntingan yang panjang dan bijak. Tidak bisa sesuatu terdemokratisi secara serta merta begitu saja, tanpa ada proses editorial.
Barangkali, inovasi ini yang membedakan KPU Tanah Datar dengan KPU kabupaten/kota lain di Sumbar terkait keterbukaan informasi publik.
Melalui inovasi dan strategi yang terus dikembangkan, KPU Tanah Datar menargetkan predikat informatif dalam monev KI Sumbar setiap tahun. Untuk itu, sebagai rencana lanjutan tahun 2025-2026, KPU Tanah Datar akan melakukan penguatan PPID dan kapasitas SDM dalam pengelolaan konten informasi.Melakukan transparansi anggaran secara berkelanjutan dan konsistensi. Peningkatan literasi digital masyarakat dan menekan potensi informasi hoaks.
Penguatan integrasi data antar divisi, serta menjalin kemitraan dengan sekolah dan perguruan tinggi di Tanah Datar untuk pengembangan literasi demokrasi dan informasi.
Presentasi monev keterbukaan informasi publik yang pertama kali ini hendaknya tidak menjadi yang terakhir bagi KPU Tanah Datar.
Sebuah keniscayaan dan prinsip bagi KPU Tanah Datar, "hak publik untuk tahu dan kewajiban badan publik untuk memberi tahu." Seperti dua sisi mata uang yang tidak laku apabila dipisahkan. Semoga. (***)
