Karena itu, penyelesaian perkara ini tidak cukup hanya melalui penetapan tersangka dan proses pemidanaan. Diperlukan langkah pembenahan sistemik, termasuk audit independen terhadap seluruh perangkat dan mekanisme penyadapan yang dimiliki institusi penegak hukum.
Pemerintah dan DPR juga perlu memastikan adanya regulasi penyadapan yang lebih tegas, transparan, serta memiliki mekanisme pengawasan yang independen. Setiap tindakan penyadapan harus didasarkan pada kewenangan hukum yang jelas, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan prosedur pengawasan yang menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Prinsip checks and balances harus benar-benar diterapkan agar tidak ada institusi maupun pejabat negara yang merasa berada di atas hukum.
Pada akhirnya, keamanan nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan hak privasi masyarakat. Negara memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan demi kepentingan penegakan hukum, tetapi kewenangan tersebut harus dibatasi oleh hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Jangan sampai instrumen yang seharusnya melindungi rakyat justru berubah menjadi alat untuk mengawasi rakyat secara diam-diam.Sebab, dalam negara demokrasi, tidak boleh ada kekuasaan yang bekerja tanpa pengawasan, dan tidak boleh ada warga negara yang kehilangan hak privasinya hanya karena negara memiliki teknologi untuk mengintainya.
