Keterbukaan informasi publik tidak boleh berhenti sebagai slogan, apalagi sekadar menjadi kewajiban administratif yang dipenuhi saat penilaian berlangsung. Keterbukaan harus hadir dalam praktik tpelayanan informasi dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di sinilah pentingnya Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Monev bukan sekadar agenda tahunan untuk memberikan penilaian, pemeringkatan, atau penghargaan kepada badan publik. Lebih dari itu, Monev merupakan instrumen untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas informasi dijalankan sebagaimana amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008
Kita perlu menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan pilihan bagi badan publik, tetapi kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan landasan yang jelas. Pasal 2 menegaskan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kemudian Pasal 7 menegaskan kewajiban badan publik menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Bahkan, badan publik diwajibkan menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
