Artinya, keterbukaan bukan semata-mata tentang menyediakan dokumen ketika diminta masyarakat. Badan publik harus membangun sistem pengelolaan informasi yang tertata, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di Sumatera Barat, komitmen tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kehadiran Perda ini menjadi penegasan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan di Ranah Minang.
Monev bukan sekadar mengukur, tetapi membenahi
Dalam konteks tersebut, Monev memiliki posisi strategis. Melalui Monev, Komisi Informasi Sumatera Barat dapat melihat sejauh mana badan publik menjalankan kewajiban keterbukaan informasi, mulai dari komitmen pimpinan, kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), ketersediaan Daftar Informasi Publik, pengelolaan informasi, hingga kualitas pelayanan permohonan informasi masyarakat.Namun, ada satu hal yang harus menjadi perhatian bersama: jangan sampai badan publik hanya sibuk mempersiapkan dokumen penilaian ketika Monev berlangsung, tetapi kembali abai setelah proses penilaian selesai.
