Meski tenda tidak berdiri di atas aspal, fakta kemacetan tetap mencerminkan ada potensi gangguan ketertiban yang mestinya bisa dicegah.
Secara politik, ini bukan soal baralek semata. Ini soal sensitivitas seorang pejabat terhadap persepsi publik. Permintaan maaf dari pihak keluarga maupun biro pemerintahan adalah langkah awal yang baik. Tapi apakah cukup?
Gubernur sebagai figur publik seharusnya tidak sekadar mengarahkan petugas saat macet sudah terjadi. Ia seharusnya hadir lebih awal sebagai teladan: memastikan pelaksanaan acara pribadi keluarganya tidak membebani masyarakat umum.
Maka dari itu, permintaan maaf langsung dari Gubernur kepada publik bukan hanya melalui perwakilan atau tamu undangan akan lebih menunjukkan empati politik dan kedewasaan moral sebagai pemimpin.
Karena jabatan bukan sekadar kehormatan yang diwariskan ke anak di pelaminan, tapi amanah yang menuntut kepekaan sosial, bahkan ketika sedang merayakan kebahagiaan pribadi.Kalau pejabat publik tidak bisa membedakan mana ruang privat dan mana ruang publik, maka publik pun berhak bertanya: apa lagi yang mereka anggap "boleh" hanya karena merasa berkuasa?
Masyarakat tidak anti pesta. Tapi ketika pesta menabrak rasa keadilan dan kepantasan, jangan salahkan jika yang hadir bukan hanya tamu undangan—tapi juga kritik, cemooh, dan kehilangan kepercayaan. (***)
