Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa siklus marginalisasi terjadi di DPRD Provinsi Sumatera Barat, di mana perempuan cenderung tidak memiliki kemandirian politik. Kehadiran perempuan di partai politik diposisikan sebagai objek, bukan subjek. Sehingga partisipasi politik perempuan cenderung rendah.Kemudian juga peran perempuan sangat terbatas dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan serta posisi kepemimpinan yang masih dipegang oleh laki-laki, yang disebabkan oleh kondisi sosio-kultural sehingga mempersulit perempuan untuk terlibat secara penuh di dalamnya.
Selain itu, tingkat pendidikan perempuan yang mayoritas masih rendah semakin memperburuk permasalahan dan tidak meyakinkan publik untuk memiliki caleg perempuan. Sehingga banyak perempuan yang tidak peduli terhadap hak politik khususnya terhadap caleg perempuan.Beberapa faktor penyebab menurunnya jumlah keterwakilan perempuan di ranah politik di sumatera barat disebabkan karena, Pertama perspektif yang menganggap kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Kedua, perempuan memiliki peran multi-ganda untuk mengurusi kehidupan domestik dan publik.Ketiga, pola pikir masyarakat yang cenderung mengidolakan laki-laki gagah dan beruang untuk dipilih. Keempat, perempuan tidak memilih perempuan, artinya rendahnya kesadaran masyarakat perempuan untuk memilih calon legislatif perempuan. Kelima, organisasi politik tidak benar-benar memiliki komitmen penuh untuk pemberdayaan perempuan.(analisa)
Editor : Adrian Tuswandi, SH
