“Oleh karena itu, kami berharap para mubaligh dapat membantu KPU dalam menyampaikan pesan-pesan demokrasi, terutama dalam hal bahaya politik uang, kepada masyarakat. Dengan bantuan para mubaligh, diharapkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang bersih dan jujur akan semakin meningkat,” kata Jons.
Dalam konteks demokrasi, politik uang tidak hanya merusak proses pemilu, tetapi juga mengancam masa depan kebijakan publik.
Menurut Jons, pemimpin yang terpilih melalui praktik politik uang cenderung mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang telah "berinvestasi" dalam kampanyenya, bukan kepentingan rakyat secara umum.
Oleh karena itu, masyarakat harus sadar akan dampak negatif politik uang dan menolak segala bentuk upaya penyuapan dalam pemilu.
“Jika politik uang terus dibiarkan, maka seluruh kebijakan publik nantinya akan dipengaruhi oleh mereka yang telah berinvestasi di balik layar. Pemimpin yang tidak memiliki integritas dan hanya mementingkan kepentingan segelintir orang akan berkuasa, sementara kepentingan rakyat banyak akan terabaikan,” tambahnya.
Jons juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan dengan datang ke TPS pada hari pemungutan suara.
Ia berharap angka partisipasi pemilih di Sumatera Barat dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yakni di atas 75 persen.“Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah kunci untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, semakin kecil peluang bagi politik uang untuk mempengaruhi hasil pemilu,” tegasnya.
Pada akhir paparannya, Jons Manedi sekali lagi mengajak para mubaligh untuk mengambil peran aktif dalam membantu KPU menyampaikan edukasi tentang pemilu bersih.
Ia meyakini bahwa mubaligh, sebagai tokoh masyarakat yang dihormati, memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan dapat berperan penting dalam menggerakkan masyarakat untuk menolak politik uang.
Editor : MS
