Padang, - Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan dukungannya terhadap peran BPK dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.
Dalam acara penyerahan LHP Dengan Tujuan Tertentu dan Kinerja Semester II Tahun 2024 yang berlangsung di Kantor BPK Sumbar pada Selasa (31/12/2024), Muhidi menyampaikan bahwa evaluasi dari BPK menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pembangunan.
"Terima kasih kepada BPK Perwakilan Sumbar atas bimbingan dan dukungan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah, yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, 10 kepala daerah, serta sejumlah ketua DPRD kabupaten dan kota.
Dalam laporan BPK, salah satu sorotan utama adalah efektivitas pengelolaan keuangan daerah terkait penanganan bencana alam.
Menanggapi hal ini, Muhidi menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama yang berhubungan dengan keselamatan masyarakat luas. "DPRD Sumbar akan segera menindaklanjuti hasil LHP BPK sesuai tugas dan fungsi kami," tegasnya.Ia juga berharap pemerintah daerah mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam laporan tersebut untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik di masa mendatang.
Selain itu, perhatian khusus diberikan pada temuan yang sering berulang agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menambahkan bahwa temuan-temuan dari BPK harus segera ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kita sudah memiliki Dashboard Provinsi yang terbuka untuk masyarakat. Transparansi ini akan membantu mengawasi tindak lanjut temuan BPK," jelasnya.
Editor : MS
