Yuniar juga menyampaikan, dalam penyusunan kegiatan jangan terlalu rinci pengaturannya, takutnya nanti akan mengikat sehingga keluwesan aktifitas kedewanan tidak berjalan sebagaimana baiknya.
"Kemendagri akan melakukan koreksi terhadap pengaturan tatib yang tidak sesuai dengan undang-undangan terutama pp 12 tahun 2018 pada saat diajukan fasilitasi. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan fasilitasi keuangan DPRD, sebaiknya tim pansus berkonsultasi juga dengan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri karena ada hal prinsip dalam pengaturannya." Sarannya.Hadir juga dalam kegiatan kunjungan tersebut konsultasi Tim Pansu Tatib DPRD Sumbar, Wakil Ketua Muhammad Iqra Chisa, Nanda Satria, Wakil Ketua Tim Pansus Ronny Mulyadi, Dt Bungsu, Anggota Pansus M. Yasin, Lazuadi Erman, Muclis Yusuf Abit, Andarmy, Yodi Pratama, Indra Dt RajoLelo, Jefri Masrul, Selamat Simamora, Sri Kumala Dewi, Kabag Persidangan Zardi Syahrir,SH.MM. (**)
Editor : Redaksi
