"Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bergantung pada aparat penegak hukum. Masyarakat harus berani melaporkan setiap dugaan penyimpangan," ujarnya.
Senada, Eriyanto Leo dari Humas BPI KPNPA RI menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau serta melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang berpotensi merugikan negara.
"Kami akan mengawal proses ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan," katanya.
Diharapkan, pertemuan ini menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat penegakan hukum di Sumatera Barat, baik dalam aspek pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan negara.BPI KPNPA RI tetap berkomitmen untuk mendorong transparansi serta pengawasan ketat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan bertanggung jawab. (***)
Editor : Redaksi
